Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Banyuwangi menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi para se- Banyuwangi. Diklat tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan peran kades dalam memberikan pemahaman hukum dan layanan hukum kepada masyarakat. Pembukaan Diklat Paralegal dilaksanakan di auditorium kampus Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi Senin (15/7). Sejumlah tokoh hadir pada pembukaan diklat tersebut, termasuk Pejabat Utama Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN Kartiko Nurintias yang sekaligus membuka diklat tersebut. Ketua Umum YKBH Banyuwangi Moch. Djazuli menyampaikan bahwa kades merupakan salah satu komponen penting dalam pencapaian akses terhadap keadilan. Terutama dalam pemberian bantuan hukum dan layanan hukum lainnya. ”Oleh karena itu, penting bagi para kades untuk memiliki pemahaman hukum yang baik,” ujarnya. Diklat Paralegal ini, lanjut Djazuli, diisi dengan berbagai materi hukum untuk para kades. Di antaranya pengantar hukum dan demokrasi, keparalegalan, struktur masyarakat, bantuan hukum dan advokasi, hak asasi manusia, gender, minoritas dan kelompok rentan, prosedur hukum dalam sistem peradilan di Indonesia, teknik komunikasi bagi paralegal, teknik penyusunan dokumen laporan, pengaduan dan kronologis, hukum pertanahan, tindak pidana korupsi, hukum waris di Indonesia, dan aktualisasi peran paralegal. ”Diharapkan dengan mengikuti Diklat Paralegal ini, para kades dapat menjadi ujung tombak bagi tercapainya akses terhadap pemahaman hukum dan keadilan di masyarakat,” harap Djazuli. Selain itu, para kades juga memperoleh gelar CPLA (Certificated Paralegal of Legal Aid) dari BPHN. Seperti yang telah diraih oleh lima kades di Banyuwangi pada tahun 2023–2024. ”Diklat Paralegal ini merupakan salah satu bentuk komitmen YKBH Banyuwangi dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan memiliki akses terhadap keadilan,” jelas Djazuli.

Djazuli berharap, diklat ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Sehingga, dapat menjangkau lebih banyak lagi kades di Banyuwangi agar ke depan seluruh kades di kabupaten the Sunrise of Java dapat mengikuti Paralegal Justice Award (PJA) tahun 2025 yang digelar oleh BPHN. ”Semoga semua kades di Banyuwangi bisa mengikuti kegiatan dan menambah ilmu pengetahuan tentang hukum,” pungkasnya.